APBN Gawat! Ayo selamatkan

Melihat perkembangan Harga Minyak Dunia akhir akhir ini, sepertinya tren harga minyak bukan bersifat fluktuasi belaka, melainkan memiliki tren naik bahkan diperkirakan akan terus naik sampai US $200 per barel. Kenaikan harga minyak sangat memukul sendi-sendi perekonomian negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia, karena walaupun Indonesia pengekspor minyak, namun juga termasuk pengimpor minyak, bahkan impor minyak Indonesia lebih besar dari ekspornya.

Tidak ada satupun negara di dunia yang bisa memberikan jaminan harga minyak walaupun sebagian besar negara memberikan subsidi untuk BBM bahkan negara paling maju sekalipun. Hal ini karena BBM tidak bisa diproduksi begitu saja, melainkan butuh waktu beribu-ribu tahun untuk menciptakan bahannya dan itu juga baru secara teoritis ilmiah.

Menyelamatkan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dikatakan suatu rencana kegiatan dan program pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian yang melingkupi seluruh sektor keuangan dan moneter. Untuk itu untuk menjaga kestabilan pembangunan nasional, diperlukan APBN yang mapan dan kredibel.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk menyelamatkan masyarakat, kita perlu APBN yang sehat. Non sense, tanpa APBN yang sehat masyarakat bisa terlindungi. Untuk itu, pemerintah berencana untuk menaikan harga BBM guna mengurangi beban APBN dalam memberikan subsidi.

Mengapa memilih kenaikan BBM

Harga BBM dalam negeri idealnya memang mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Jika saat ini harga minyak dunia naik, BBM dalam negeri juga sewajarnya mengikuti karena Indonesia cuma memiliki cadangan minyak sedikit.

Saat ini, Indonesia merupakan negara yang memberikan subsidi BBM terbesar di dunia dengan konsumsi bersubsidi mencapai 1,6 juta barel perhari. Jika ekspor minyak Indonesia berlipat-lipat dibandingkan impornya, mungkin tingginya subsidi BBM tidak menjadi pengaruh yang berarti. Namun justru impor Indonesia ternyata lebih besar dari ekspornya, hal ini membuat subsidi minyak (BBM) dalam negeri merupakan suatu pos pengeluaran BUKAN HANYA pos penurunan belaka. Subsidi BBM yang saat ini mencapai lebih dari 250 Trilliun bisa terus naik jika harga minyak dunia terus melonjak. Jika Subsidi ini terus membengkak, Kesinambungan fiskal dan sendi perekonomian otomatis terganggu karena dana ini ditanggung oleh APBN yang digunakan bukan hanya untuk subsidi BBM saja, melainkan seluruh sektor yang lain.

...lantas, kenapa subsidi BBM saja yang dikorbankan, padahal banyak juga subsidi di sektor lain…

Selain karena BBM menarik subsidi terbesar dalam pos APBN, harga BBM juga memiliki tren pergerakan yang terus naik. Hal ini karena BBM tidak bisa diproduksi secara instan, namun butuh waktu beribu-ribu tahun untuk mengadakan bahan bakunya serta hanya negara-negara tertentu saja yang memiliki bahan baku minyak mentah ini.

Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya. Perbandingannya 10% orang kaya menikmati 45% BBM subsidi, sementara 10% orang miskin menikmati BBM subsidi kurang dari 1%. Hal ini bisa dilihat banyak pengendara mobil yang tadinya memakai Pertamax jadi premium. Mereka banyak menikmati yang seharusnya bukan hak mereka seperti subsidi BBM tersebut.

Banyaknya penyalahgunaan terhadap BBM bersubsidi ini akibat disparitas harga yang cukup besar sehingga memicu pola konsumsi. Indonesia tercatat sebagai negara yang paling boros dalam konsumsi BBM, bahkan lebih banyak 5 kali dibandingkan dengan Jepang. Contohnya, sekarang ini, banyak nelayan melaut bukan mencari ikan, melainkan untuk menjual BBM di laut, dan supir truk lebih senang mengambil BBM daripada batubara karena akan menerima keuntungan besar. Penyalahgunaan BBM bersubsidi akan membawa dampak bertambahnya pengeluaran negara sekaligus menurunkan potensi penerimaan di sektor perpajakan.

Kompensasi kenaikan BBM

Sebagai kompensasi kenaikan BBM, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin (Askeskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), beras untuk rakyat miskin (Raskin), dan kredit usaha rakyat (KUR) dengan subsidi bunga untuk membantu masyarakat bawah. Intinya bahwa kompensasi itu ditujukan untuk meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang kesemuanya itu dilakukan untuk mengurangi beban rakyat.

Walaupun Indonesia pernah melaksanakan program ini sebelumnya , namun saat ini persiapan pelaksanaan BLT masih terus digodok supaya bisa diterapkan sebelum kenaikan BBM. Hal ini dilakukan karena data BPS yang mencatat adanya sekitar 3.000 orang miskin yang sudah tidak layak menerima BLT. Data yang dipakai oleh BPS dalam program BLT kali ini adalah update data program keluarga harapan (PKH) Departemen Sosial.

Selain BLT, program-program lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga sedang dipersiapkan seperti beasiswa pendidikan dan asuransi kesehatan untuk warga miskin. Jika BBM naik 30% diperkirakan akan memberikan penghematan sebesar Rp 35 triliun yang bisa digunakan untuk menjalankan berbagai program pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya,…

Jika kenaikan BBM mencapai 30%, diperkirakan akan ada ratusan ribu tenaga kerja per sektor industri terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal Pemerintah hingga saat ini belum memiliki skenario khusus terhadap hal ini. Apakah program-program pemerintah yang sudah disusun bisa mendorong kembali angka pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang berarti akan kembali mendorong industri menyerap tenaga kerja?